Kamis, 02 Juli 2009

Hutan dan Kehutanan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian hutan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU, dinyatakan bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dapat dipisahkan.
Dengan demikian, dari pengertian di atas ada beberapa unsur yakni (1) unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang disebut tahah hutan, (2) unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, (3) unsur lingkungan dan, (4), semua unsur merupakan satu kesatuahan yang tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggunjawab.
Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan (1) statusnya, (2) fungsinya, (3) tujuan khusus, dan (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

B. Tujuan
Pengurusan hutan yang ada bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan , meliputi kegiatan penyelenggaraan:
a. perencanaan kehutanan;
b. pengelolaan hutan;
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan d. pengawasan.

C. Permasalahan
Berbagai macam upaya dilakukan untuk melestarikan sumber daya hutan dalam menjaga fungsi pokok hutan yang meliputi:hutan konservasi;hutan lindung; dan hutan produksi. Namun hasilnya kurang menggembirakan. khususnya hutan secara terpadu dan berkelanjutan dari waktu-kewaktu.
Pengelolaan hutan secara terpadu dan berkelanjutan masih merupakan obsesi yang sulit diwujudkan. Hal ini karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi serta belum optimalnya pemerintah menangani persoalan sumber daya hutan yang mengakibatkan, tidak tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi hutan di Indonesia dapat dilakukan secara baik.


II. KLASIFIKASI HUTAN


Klasifikasi hutan atas tipe-tipe dilakukan berdasarkan faktor-faktor iklim, edafis dan komposisi tegakannya. Tipe-tipe yang dimaksud ialah;
Pada formasi Klimatis ( climatic formations):
a. hutan hujan (tropical rain forest)
b. hutan musim (monsoon forest)
c. hutan gambut (peat forest)

Dan pada formasi Edafis (edaphic formations)
a. hutan rawa (swamp forest)
b. hutan payau (mangrove forest)
c. hutan pantai (littoral forest)

Klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
1. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk
memproduksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.
2. Hutan Lindung, yaitu suatu kawasan hutan yang ber fungsi sebagai penyangga system
kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan
memelihara kesuburan tahah
3. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan yang di fungsikan untuk penyelamatkan
keanekaragaman, tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

Klasifikasi hutan berdasarkan tipe pengelolaannya yaitu :

1.Hutan Pegunungan Campuran (Mixed Hill Forests)

Jenis hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayunya. Ini meliputi sekitar 65% dari seluruh hutan alam Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera hutan ini didominasi oleh suku dipterocarpaceae, jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis-jenis penting adalah Pometia spp., Palaquium spp., Instia palembanica dan Octomeles.

2.Hutan Sub-montana, Montana dan Pegunungan

Hutan ini terdapat di daerah daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 m sampai 2.500 m di atas permukaan laut di mana spicies Dipterocarpaceae jumlahnya lebih sedikit. Suku yang dominan adalah Lauraceae dan Fagaceae.

3.Savana/Hutan Bambu/Hutan Luruh/Hutan Musim Pegunungan

Jenis hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savana alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi dengan Eucalyptus spp, di Maluku berasosiasi denga Melauleca dan di Nusa Tenggara berasosiasi dengan Eucalyptus alba. Hutan luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 m, memiliki genera yang tidak ada di hutan hujan seperti Acacia, Albizia dan Eucalyptus. Pembakaran berabad-abad telah menghasilkan spesies dominan tunggal seperti jati (Tectona grandis) di Jawa, Melauleca leucadendron di Maluku dan Irian Jaya, serta Timonius sericeus, Borassus flabellifer dan Corypha utan di Nusa Tenggara. Hutan jati di Jawa dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Hutan musim pegunungan terdapat pada ketinggian di atas 100 m.

4.Hutan Rawa Air Tawar

Luasnya sekitar 5,6 juta ha, terdapat di pesisir Timur Sumatra, pesisir Barat Kalimantan dan di beberapa wilayah di Irian Jaya. Generanya sama dengan hutan hujan bukan rawa. Di Irian Jaya rumpun pada hutan jenis ini didominasi oleh sagu.

5.Hutan Pasang Surut

Hutan bakau (mangrove) adalah bagian yang penting dari hutan pasang surut, luasnya sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya dan kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian Selatan serta Jawa bagian Utara. Rhizophora, Avicenia, Sonneratia dan Ceriops adalah genera utamanya.


III. MANFAAT DAN PENYEBAB KERUSAKANHUTAN SERTA DAMPAKNYA

a.Manfaat hutan

Secara garis besar Fungsi dan manfaat hutan antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim. Jika hutan tersebut berada di dalam kota fungsi dan manfaat hutan antara lain menciptakan iklim mikro, engineering, arsitektural, estetika, modifikasi suhu, peresapan air hujan, perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah. Konstruksi vegetasi dapat mengatur keseimbangan air dengan cara intersepsi, infiltrasi, evaporasi dan transpirasi

b. Penyebab kerusakan hutan

Ada tiga faktor utama yang mempercepat laju kerusakan hutan, yaitu penebangan berlebihan dan tak terkendali (resmi maupun yang liar), kebakaran hutan serta perubahan fungsi hutan (kawasan hutan lindung menjadi kawasan pertambangan).

1.Pembalakan Hutan

Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati yang terdiri dari berjuta spesies flora dan fauna. Kondisi penggundulan hutan dipicu adanya ketersediaan kayu lokal, resminya sebesar 20 juta m3, sementara permintaan di luar terus meningkat hingga 60 juta m3 (tahun 2000). Kesenjangan persediaan kayu bulat yang dipenuhi oleh penebangan liar mencapai hampir 70% dari total suplai. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada upaya yang jelas untuk menghentikan pembalakan liar yang secara besar-besaran, yang dilakukan oknum-oknum yang tidak ber tanggung jawab ini, maka Indonesia akan kehilangan kawasan hutan yang sangat luas, bahkan Negara Indonesia bisa dikatakan Negara gurun.

2.Kebakaran Hutan

Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino secara periodik -diperkirakan tiap 2-7 tahun- memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari-Oktober 2002, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Propinsi Riau. Kemudian Oktober 2002 terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Di Sumatera sendiri, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman/pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8% dan sisanya rawa (non gambut). Kebakaran hutan memberikan kerugian tak sedikit. Tahun 1997, diperkirakan kerugiannya sebesar $3- $4,4 milyar.

3.Pertambangan

Belum cukup masalah sistem pengelolaan hutan, penebangan liar dan kebakaran hutan, pemerintah masih menambah kesemrawutan sektor kehutanan dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Sejak akhir 2001, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya membuka lahan seluas 11,4 juta hektar kawasan hutan lindung untuk pertambangan. Untuk memperjelas "tujuannya" yaitu mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, Pemerintah melalui keputusan Menko Ekuin : KEP-04/M.EKON/09/2000 membentuk tim koordinasi pengkajian pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan.

Padahal, ada tiga aturan yang melarang penambangan di kawasan lindung:

1. UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, intinya melarang berbagai kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam (vide pasal 19,32);

2. UU No 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, melarang penambangan di Hutan Lindung

3. Kontrak Pertambangan, dalam salah satu klausul nya menyatakan bahwa force majeure (keadaan memaksa) meliputi: ...perintah atau petunjuk yang merugikan dari setiap pemerintahan 'de jure' atau 'de facto' atau perangkatnya atau sub divisinya.

c.Dampak kerusakan hutan

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003.
Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sementara itu, hutan Indonesia selama ini merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia. Hutan merupakan tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan serta menjadi tempat hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan hilangnya hutan di Indonesia, menyebabkan mereka kehilangan sumber makanan dan obat-obatan. Seiring dengan meningkatnya kerusakan hutan Indonesia, menunjukkan semakin tingginya tingkat kemiskinan rakyat Indonesia, dan sebagian masyarakat miskin di Indonesia hidup berdampingan dengan hutan.



IV. TEORI DAN KONSEP KEHUTANAN

a. Teori

Menurut Simon (1998), di dalam wikipedia.org/wiki/Kehutanan perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial).

1. Kehutanan konvensional

Teori pengelolaan hutan yang termasuk ke dalam kehutanan konvensional adalah penambangan kayu atau timber extraction (TE) dan perkebunan kayu atau timber management (TM).

2. Kehutanan Modern

Kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau forest resource management (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem management (FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain Sustainable Forestry Management (SFM). Ketiga teori pengelolaan hutan tersebut, secara evolutif berkembang, sejak dari mulai penambangan kayu (TE) hingga sampai pada pengelolaan ekosistem hutan (FEM).

b. Perubahan Konsep Kehutanan

Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan tehnologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar tersebut pengelolaan hutan lebih dititikberatkan kepentingan secara menyeluruh. Bumi dengan segala macam didalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

V. KEGIATAN KEHUTANAN


Hutan memerlukan pengukuhan, penatagunaan, dan pembinaan agar seluruh fungsi hutan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, hutan perlu dikelola dengan baik terutama deni kelestarian yang berkelanjutan. Diantara Kegiatan di bidang kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a. Pengukuhan hutan

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan sesuatu wilayah tertentu yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas-batas wilayah tersebut.

b. Penatagunaan hutan

Penatagunaan hutan merupakan kegiatan perekaan pengukuran dan pemetaan fungsi dan tipe hutan dengan tujuan mencapai pemanfaatan hutan secara maksimal dan lestari. Penatagunaan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat.

c. Pengusahaan hutan

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan demi pembangunan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan devisa dan pendapatan Negara, dan perluasan serta pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pengembangan sumber energi nonminyak. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

d. Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan

Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dilakukan melalui program penyelamatan hutan, tanah dan air serta bertujuan mencegah terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan. Secara tidak langsung, reboisasi dan rehabilitasi hutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan daya dukung lahan serta terbinanya petani sebagai pelestari sumber daya alam, terutama pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS).

e. Perlindungan Hutan

Hutan perlu dilindungi denga tujuan agar kelestariannya memenuhi fungsi meliputi pencegahan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil akibat oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran dan hama penyakit. Pelaksanaan perlindungan hutan ini perlu mengikutsertakan masyarakat, terutama dengan sistem hutan kemasyarakatan.

f. Inventarisasi dan Perencanaan

Tujuan utama inventarisasi hutan adalah mendapatkan data tentang areal yang berhutan dan massa serta komposisi tegakannya, agar diperoleh suatu perencanaan hutan yang baik, terutama dalam hal kelestarian.

g. Pengurusan Hutan

Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya yang serbaguna dan lestari dalam pembangunan masyarakat. Untuk terlaksananya pengurusan hutan, maka dibentuk kesatuan-kesatuan pemangkuan hutan yang pelaksanaannya diatur oleh menteri kehutanan.

h. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan mengarah ke satu perlindungan ekologi untuk menunjang sistem penyangga kehidupan, pengawetan keberadaan keanekaragaman hayati, pelestarian manfaat, dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui upaya rehabilitasi, pembinaan dan pengelolaan hutan lindung, suaka alam dan taman wisata alam.

VI. PENUTUP


1. Kesimpulan

Secara keseluruahan, Hutan dan Kehutanan sangat memerlukan multi disiplin ilmu, dengan pemikiran dan pemahaman yang mendalam dan jernih karena banyaknya keterkaitan masalah di dalam suatu pengelolaan hutan. Untuk menyongsong upaya-upaya perbaikan pengelolaan hutan dimasa-masa mendatang, namun upaya-upaya ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua unsur dalam masyarakat.

2. Hal yang baru yang ada di makalah ini

Pada makalah Hutan dan Kehutanan ini ada beberapa hal yang menurut kami (Kelompok I) dari mata kuliah silvikultur yang telah diajarkan diantaranya ialah;

1.Klasifikasi Hutan
2.Manfaat dan Penyebab Kerusakan Hutan serta Dampaknya
3.Teori dan Konsep Kehutanan
4.Kegiatan Kehutanan

3. Saran

Masa pembenahan pengelolaan sumberdaya hutan dan kehutanan Indonesia meskipun diyakini memerlukan waktu panjang, tetap harus dilakukan mulai sekarang. Masalah pokok menyangkut sistem penyelenggaraan pengelolaan kehutanan yang bertumpu pada sistem pemangkuan kawasan hutan, serta dukungan perbaikan institusi, personil dan aspek legal harus dibenahi terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan, program apapun yang di tetapkan hanya membuahkan hasil yang tidak pernah memberikan makna sesungguhnya. Sumberdaya hutan tetap akan meningkat kerusakanya Ke depan, pemerintah perlu sosialisasi terhadap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan hutan, agar tercipta hutan yang berkelanjutan dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Arief. A, 2001. Hutan & Kehutanan.. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. hal. 31-32
Anonim, 2009. Kehutanan. http://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan. 27 Mei 2009
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan., 1976. Vademecum Kehutanan
Indonesia. Jakarta.
Kotijah, S. 2009. Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan. http://gagasanhukum.wordpress.com
/2009/01/01/konsep-hutan-dan-hukum-kehutanan/ 25 Mei 2009
LablinK, 2009. Tipe hutan berdasarkan potensi pengelolaannya.
http://www.lablink.or.id/Env/Hutan/HutanKlasifikasi/htn-klasif.htm. 21 April 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar